sejumlah anggota komisi vii dpr ri mencari Jalan keluar tenntang tumpang-tindih ijin usaha pertambangan (iup) selama kabupaten morowali, sulawesi sedang, agar tak mengakibatkan sengketa berkelanjutan.
pencarian solusi itu dilakukan selama kota palu, rabu, dengan mempertemukan pt vale indonesia, pemkab morowali, pemprov sulawesi tengah, melalui dimediasi oleh komisi vii dpr ri dan membidangi energi, sumber daya mineral, riset juga teknologi, juga lingkungan.
sutan bhatoegana, sebagai ketua tim kunjungan kerja komisi vii dpr ri, mengatakan pertemuan tersebut tidak membeli pihak yang salah serta seorang ternyata menggunakan Jawaban untuk kepentingan negara juga kesejahteraan warga.
hasil pertemuan ini nanti kita bahas pada komisi vii, serta sesudah itu mau memanggil bagian mengenai, tutur politisi asal partai demokrat ini.
Informasi Lainnya:
- Penjualan New Honda Jazz
- Paket Wisata Pulau Tidung
- Mencari Jasa Cuci Sofa di Jakarta
- Mencari Jasa Cuci Sofa di Jakarta
dia menungkapkan ketika ini selama kabupaten morowali terdapat 43 iup tumpang tindih dan berada lahan konsesi milik pt vale indonesia.
menurutnya, tumpang-tindih iup itu terjadi sebab lahan lahan konsesi milik pt vale indonesia yang luasnya mencapi 36 ribu hektare tidak kunjung digunakan.
olehnya kepala daerah memberikan ijin kepada pihak lain agar mengolahnya supaya bisa pemasukan, ujarnya.
sekretaris kabupaten morowali syahril ishak menyewa pada pt vale indonesia supaya tegas menyikapi kondisi itu melalui menyepakati kontrak karya yang sebelumnya sudah disepakati.
kalau akan digunakan, silahkan. jangan ditunda-tunda. kami menyerahkan ijin ke perusahaan lain sebab lahan itu nganggur, katanya.
sementara tersebut, presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menyatakan perusahaan tambang dan beroperasi melalui menggunakan iup tumpang-tindih tersebut pada umumnya tak memperdulikan kelestarian lingkungan.
banyak lingkungan hancur, perusahaan tak memesan pelabuhan untuk mengangkut tanah mengandung nikel, ujarnya.
perusahaan dan sebelumnya bernama pt inco ini juga berencana serta berencana melepas sederat lahan konsesinya sebab dinilai terlalu luas.
saat ini perusahaan tambang nikel paling besar kedua di dunia ini mempunyai lahan efektif seluas 190 ribu hektare yang tersebar sulawesi selatan, sulawesi tengah serta sulawesi tenggara.