sekretaris kabinet dipo alam selama 22 april pasang surat edaran nomor we.03/seskab/iv/2013 melalui klasifikasi bermanfaat terkait catatan hasil kajian juga pemetaan badan info geospasial (big) mengenai potensi konflik akibat tumpang tindih lahan.
berdasarkan keterangan dalam laman terjamin sekretaris kabinet, senin, dikenalkan bahwa alasan pengeluaran surat edaran itu merupakan karena pilihan wilayah selama indonesia masih amat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, juga objek wisata transmigrasi.
melalui surat edaran yang ditujukan terhadap menko polhukam, mendagri, menteri kehutanan, menteri esdm, menteri pertanian, menteri tenaga kerja juga transmigrasi, menteri bumn, kepala badan pertanahan nasional, jaksa agung, kapolri, para gubernur dan bupati/wali kota berbagai indonesia tersebut, seskab mengatakan tinggal arahan-arahan presiden susilo bambang yudhoyono selama sidang kabinet sempit 25 juli lalu, terutama mengenai melalui penanganan sengketa/konflik lahan.
menurut dipo alam, arahan presiden dalam sidang kabinet sedikit 25 juli tersebut diantara lain adalah pertama, sengketa lahan antara negara serta pt perkebunan nusantara (ptpn) dengan warga supaya dicarikan solusinya secara komprehensif, bagus penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian melalui pendekatan sosial serta budaya.
Informasi Lainnya:
kedua, supaya kaum gubernur serta bupati/walikota terus berusaha serta mengingatkan penduduk bila terjadi konflik lahan supaya dibicarakan lebih dahulu serta tidak mengerjakan pengrusakan serta pendudukan lahan yang melawan hukum.
ketiga, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif serta jangan ditunda supaya tak merupakan bom masa. konflik lahan di sumatera utara, sumatera selatan, dan lampung diselesaikan dengan tidak keliru, adil, dan tertib di dua tahun atau selama waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii.
keempat, penanganan sengketa lahan mesti membeli formula pendekatan hukum win-win solution, makanya negara tidak dirugikan juga rakyat mendapat kesejahteraan walaupun dunia usaha sedikit turun Kelebihannya.
kelima, pembentukan tim terpadu untuk menangani kasus-kasus lahan, semisal konflik ptpn ii pada sumatera utara, konflik mesuji selama lampung, juga konflik ptpn vii cintamanis di sumatera selatan.